Berita Terkini

Bungku, kab-morowali.kpu.go.id – KPU Kabupaten Morowali menggelar Penyuluhan Hukum Pemilu dengan Tema Desain Penegakan Hukum Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Morowali, Sabtu (23/7/2022). Hadir dalam kegiatan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Naharuddin, Kabag Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah Rizal Jasman, Dandim 1311 Morowali, Kapolres Morowali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Morowali, Partai Politik dan Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Kabupaten Morowali. Kegiatan dibuka Ketua KPU Kabupaten Morowali Ervan. Dalam sambutannya, Ervan menyampaikan harapan agar bersama-sama mensukseskan Tahapan Pemilu Tahun 2024, dimana suksesnya tahapan tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, Bawaslu dan penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dan seluruh elemen masyarakat sehingga menjadi hasil pemilu yang terlegitimasi. Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Naharuddin selaku narasumber. Naharuddin menjelaskan bahwa Pemilu merupakan satu rancangan proses yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan pelantikan calon terpilih. “Tahapan Pemilu sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Dan tanggal 29 Juli nanti akan dimulai pendaftaran partai politik peserta pemilu,” jelasnya. Naharuddin juga menyinggung terkait pendaftaran partai politik dan penginputan dokumen sudah melalui aplikasi SIPOL (Sistem Infromasi Partai Politik) yang merupakan alat utama bagi KPU dalam menjembatani partai politik dalam proses pendaftaran. Naharuddin juga menjelaskan bahwa di dalam Undang-undang Dasar 1945 digariskan prinsip-prinsip Pemilu yaitu umum, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Pentingnya sistem penegakan hukum Pemilu karena dapat terciptanya hasil Pemilu yang jujur dan adil. Sebab jika pemilu itu tidak dikontrol, tidak diawasi, tidak ada lembaga independen yang diberikan tugas untuk mengontrol jalannya Pemilu, maka prose penyimpangan Pemilu itu mudah terjadi," paparnya. “Di dalam proses penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan suatu konsep Sistem Keadilan Pemilu atau Electoral Justice. Konsep ini merupakan instrumen penting bagaimana gagasan hukum lembaga terutama dalam sistem penegakan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi dalam Undang-undang maupun kosntitusi. Sebab melalui sistem penegakan hukum pemilu akan tercipta hasil pemilu yang bebas, jujur dan adil,” lanjut Naharuddin. Naharuddin juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap isu-isu yang sumbernya belum jelas. “Masyarakat jangan terpengaruh dengan isu penundaan Pemilu sebab Pemilu merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap lima tahun sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang,” tutupnya.

Bungku, kab-morowali.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Nisbah dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Morowali dalam rangka Konsolidasi Penguatan Jajaran dalam menyongsong Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, Rabu (6/7/2022). Turut hadir Ketua danAnggota KPU Kabupaten Morowali serta Plt. Sekretaris dan seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Morowali. Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali, Ervan. Ervan memaparkan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tim kerja KPU Kabupaten Morowali dalam menghadapai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Melalui kegiatan ini, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Nibah memaparkan bahwa dalam kelembagaan KPU harus bersinergi, saling mengisi, saling memberi kesinambungan, saling berkontribusi. Terutama ketika menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. “Tupoksi mengharapkan dan menuntun kita ke arah mana akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan tujuan dan fungsi kita. Tetapi dalam prosesnya dibutuhkan saling mendungkung, solidaritas, saling memperkuat untuk melaksanakan itu sebagai satu kesatuan atau bisa disebut ekosistem,” lanjutnya. “Jadi, ekosistem itu mengarahkan kita pada penciptaan keseimbangan. Jika masing-masing bagian berfungsi dengan baik dan terhubung satu sama lain, maka akan dihasilkan satu keseimbangan kerja yang baik sehingga akan menghasilkan kualitas kerja yang baik pula,’ tutur Nisbah.  “Mari bersama-sama membangun solidaritas, kemudian dalam bekerja menampilkan kedisiplinan. Ini penting untuk menjaga keselarasan kegiatan yang dilaksanakan, kualitas kerja yang ditampilkan untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,” tutup Nisbah. Hal serupa juga disampaikan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Taufiq. “Kita adalah ekosistem. Ekosistem itu saling menciptakan hubungan, saling ketergantungan, dengan satu tujuan, satu niat dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.” “Setiap pegawai sekretariat KPU harus punya 3 hal dalam kapasitas. Knowledge (Pengetahuan), skill (keterampilan), dan atitude (sikap),” papar Taufiq.   .*(HumasKPUMorowali)

Bahodopi, kab-morowali.kpu.go.id - KPU Kabupaten Morowali menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kecamatan Bahodopi bertempat Aula Kantor Camat Bahodopi, Jum'at (24/6/2022). Turut hadir dalam kegiatan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Morowali, Bawaslu Kabupaten Morowali, Danrami 1311-02 Bahodopi, Kapolsek Bahodopi, Pimpinan Manajemen PT. IMIP, Ketua MUI Kecamatan Bahodopi, Camat Bahodopi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Bahodopi, Paguyuban dan Ketua Kerukanan se-Kecamatan Bahodopi. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali Ervan. Dalam sambutannya Ervan menyampaikan bahwa Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab kita bersama dengan cara menjalin kerjasama yang baik untuk melalui seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, baik dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan terkhusus PT. IMIP untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Dalam kegiatan ini, Camat Bahodopi Tahir menanggapi terkait kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bahodopi dimana banyak pemilih yang memiliki alamat KTP dan tempat tinggal yang berbeda sehingga desa tidak memiliki data valid terkait pemilih yang pindah masuk ataupun pindah keluar. Tahir berharap KPU dapat berkerjasama bersama Pemerintah Desa di Kecamatan Bahodopi untuk membentuk data pemilih yang valid. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) khususnya di Kecamatan Bahodopi. Halima memaparkan bahwa Kecamatan Bahodopi ini sangat dinamis terkait data pemilih sebab banyaknya penduduk dari luar dibandingkan penduduk asli. "Dalam waktu 3 bulan, kami sangat berharap kepada masyarakat untuk mengecek namanya jika sudah terdaftar dan jika belum terdaftar bisa mendaftarkan diri ke aplikasi Lindungi Hakmu atau bisa datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Morowali ," tutur Halima. "Terkait karyawan yang tidak ditemukan harus diantisipasi agar tidak menjadi masalah kedepannya. Saya berharap kepala desa di Bahodopi untuk mengefisienkan masyarakatnya dengan cara mendata apakah mau menetap sesuai KTP atau pindah keluar," lanjut Halima. Dalam kesempatan ini juga, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Morowali, Darson jug amenuturukan hal yang sama. "Dalam Pemilihan Tahun 2020 ada pemilih yang memiliki alamat KTP tidak sesuai dengan tempat tinggal, sehingga banyak data pemilih yang terdaftar tidak ditemukan. Kami telah memberikan form ke setiap desa untuk mendata warganya yang pindah masuk maupun pindah keluar. Kami berharap PT. IMIP dapat mengintruksikan kepada karyawan untuk mendownload aplikasi Lindungi Hakmu untuk memudahkan dalam mendaftarkan diri atau mengubah data yang tidak sesuai sehingga karyawan tidak perlu lagi mengunjungi kantor KPU," tutur Darson. Beberapa hal yang disepakati dalam kegiatan ini yaitu (1) Kepala Desa siap melakukan pendataan warga di wilayah masing-masing, (2) Pihak Manajemen PT. IMIP akan memberikan instruksi tegas kepada karyawa untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Desa sesuai alamat masing-masing dan mengecek namanya di aplikasi Lindungi Hakmu, (3) Organisasi Paguyuban siap bersinergi dengan KPU Kabupaten Morowali untuk menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.   .*HumasKPUMorowali

Bungku, kab-morowali.kpu.go.id - KPU Kabupaten Morowali menggelar Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan 2 Tahun 2022 bersama Stakeholder Tingkat Kabupaten Morowali yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Morowali, Kamis (23/6/2022). Turut hadir dalam kegiatan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Kabupaten Morowali, Kodim 1311 Morowali, Polres Morowali, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Daerah Kabupaten Morowali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Kabupaten Morowali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Kabupaten Morowali, Pimpinan Ormas se-Kabupaten Morowali, serta dari Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Morowali. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Morowali Ervan. Dalam sambutannya Ervan menyampaikan bahwa KPU sangat mengharapkan seluruh masyrakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Halima terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Halima memaparkan bahwa dasar Pemutakhiran Data Berkelanjutan (DPB) adalah Data Pemilih Tetap (DPT) terkahir ditambah Data Pemilih Tambahan (DPTb), masukkan masyarakat tentang Pemilih Baru, ubah dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). "Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sangat penting dilaksanakan karena sangat membantu mengurangi permasalahan yang ada pada Data Pemilih pada Pemilu kedepannya," tutur Halima. Halima juga berharapat melalui forum ini bisa membantu KPU mensosialisasikan DPB dan ikut aktif mengakuratkan data pemilih. Melalui kegiatan ini diharapkan KPU dapat menjalin kerjasama bersama stakeholder, Partai Politik, dan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama membenahi data pemilih agar siap dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berita Acara (BA) Forum Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Triwulan II Tahun 2022, silahkan klik DI SINI. Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran DPB Triwulan II Tahun 2022 Kabupaten Morowali, silahkan klik DI SINI.   .*HumasKPUMorowali

Bungku, kab-morowali.kpu.go.id - KPU Kabupaten Morowali menggelar Nonton Bersama Peluncuran Tahapan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Morowali secara luring melalui chanel youtube KPU RI, Senin (14/6/2022). Hadir dalam kegiatan Ketua dan Anggota serta Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Morowali, Dandim 1311 Morowali, Kapolres Morowali, Pemerintah Daerah/Forkopimda Kabupaten Morowali, Bawaslu Kabupaten Morowali, Pimpinan Partai Politik dan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) KPU Kabupaten Morowali. Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 dilakukan secara seremonial melalui penekanan tombol oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap Yulianto Sudrajat, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno bersama Ketua DPR RI Puan Maharani serta Mendagri Tito Karnavian. Dari penekanan tombol kemudian muncul layar yang menunjukkan angka 610, jumlah hari menuju pemungutan suara. Hasyim Asy’ari saat menyampaikan sambutan mengajak semua elemen bangsa untuk bersama menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Meskipun pemilu arena kompetisi, arena konflik sah dan legal namun sebagai wujud dari kemajemukan dan Bhinneka Tunggal Ika maka sudah sepatutnya proses demokrasi lima tahunan ini menjadi sarana integrasi bangsa.   *HumasKPUMorowali

Bungku, kab-morowali.kpu.go.id – KPU Kabupaten Morowali menggelar Launching dan Pengukuhan serta Bimbingan Teknis Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) bertempat di Kantor Desa Bahomohoni Kecamaatan Bungku Tengah Kabupaten Morowai, Kamis (19/5/2022). Hadir dalam kegiatan, Plt. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali, Bupati Morowali yang diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Kapolres Morowali, Dandim 1311 Morowali, Camat Bungku Tengah dan Kepala Desa Bahomohoni. Kegiatan diawali dengan Pengukuhan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah yang menjadi lokus program DP3 oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Samsul Y. Gafur yang kemudian dilanjutkan dengan penyematan atribut bersama Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden. Kegiatan dibuka oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Syamsul Y. Gafur. Dalam sambutannya, Samsul menyampaikan bahwa sejak Tahun 2021 program DP3 sudah digagas oleh KPU RI sebagai salah satu program pilihan yang berorientasi pada Pendidikan Pemilih, sehingga sasaran pembentukan kader-kader dimulai dari desa. Sebab desa merupakan organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan dan juga dimulainya kegiatan atau aktivitas-aktivitas kepemiluan dan demokrasi. “Diharapkan pembentukan kader DP3 ini dapat dilakukan di seluruh desa di Indonesia. KPU berharap dengan pembentukan kader-kader DP3, Pemilu dan demokrasi di Indonesia dapat membaik. Kader DP3 ini sebagai agen KPU yang berfungsi untuk memberikan peningkatan pemahaman dan kepedulian kepada masyarakat tentang bagaimana Pemilu dan Pemilihan, baik yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman soal-soal kepemiluan maupun Pilkada termasuk juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” paparnya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada kader dengan Narasumber oleh Sahran Raden dan Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali, Mahfud Supu. Sahran memamparkan dua materi dengan tema ‘Pentingnya Demokrasi, Pemilu dan Partsipasi’ dan ‘Program DP3 Peta Jalan Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Partisipasi dalam Pemilu’. Sedangkan Mahfud memaparkan materi terkait ‘Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu’. Materi ini diharapakan dapat menjadi bekal bagi kader DP3 yang akan menjadi motor peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) merupakan sebuah program Pendidikan Pemilih yang ditujukan kepada masyarakat terutama di daerah dengan tingkat partisipasi rendah, daerah rawan bencana alam dan daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan yang tinggi. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi Pemilih di Indonesia. Dimana daerah yang sebelumnya memiliki tingkat partisipasi rendah menjadi lebih meningkat. Sementara daerah yang rawan bencana menjadi lebih bersiap pada kemungkinan melaksanakan Pemilu atau Pemilihan ditengah bencana alam atau non-alam serta daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi menjadi berkurang tingkat pelanggaran Pemilu dan Pemilihannya. *(HumasKPUMorowali)